yuliandriansyah's Xanga

Kaledoskop Ekonomi-Politik Pertanian 2008

Mon, 31 Dec 2007 04:56:41 GMT

Sabtu, 29 Desember 2007

Kaledoskop Ekonomi-Politik Pertanian 2008

Oleh :

Didin S Damanhuri
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, Pengajar STIE Tazkia

Wacana yang telah didengungkan sejak reformasi tahun 1998, adalah perlunya shifting paradigm yakni dengan melakukan reorientasi pembangunan yang lebih berbasis kepada sumber daya domestik dan SDA pertanian dalam arti luas dengan kandungan iptek yang tinggi. Hal ini untuk menciptakan proses pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Dengan begitu, proses pertumbuhan dan pembangunan tak akan menciptakan kontradiksi dengan sebagian besar pelaku pembangunan yang selama ini telah berkiprah dalam mengolah SDA pertanian dalam arti luas. Juga, pembangunan akan menciptakan pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan lewat penciptaan kesempatan kerja seluas-luasnya sekaligus menciptakan pemerataan. Tentu saja aset nasional berupa industri manufaktur non-agro tetap dikembangkan. Hanya, pembangunannya lebih ditekankan untuk memanfaatkan kapasitas terpasang yang kini belum pulih sepenuhnya dari kondisi krisis.

Sementara itu, sejak awal kemerdekaan hingga masa orde baru yang melaksanakan proses industrialisasi secara sistematis dan besar-besaran, peran pertanian hanya menjadi salah satu sektor pembangunan, bahkan sekadar pelengkap sektor industri non-agro semata. Padahal, kekayaan potensial terbesar dari bangsa ini adalah berasal dari SDA pertanian dalam arti luas.

Paradigma pembangunan sejak awal kemerdekaan hingga sekarang tercatat lebih memprioritaskan strategi pembangunan berbasis industri non-agro dan impor sekaligus kerap megorbankan pertanian dalam arti luas beserta para pelakunya. Yang disebut terakhir ini, misalnya terbukti dengan telah terdegradasinya secara drastis SDA bangsa ini di satu pihak, namun di lain pihak makin terpuruknya peran pertanian dalam arti luas.

Data statistik yang ada memperjelas analisis tersebut. Persentase PDB pertanian dalam arti luas terhadap PDB total tahun 2000 sekitar 15,6 persen dan pada tahun 2005 turun menjadi tinggal 13,39 persen. Kondisi lebih jelas terlihat pada perkembangan investasi di seluruh kelompok pertanian baik PMDN maupun PMA.

Misalnya untuk PMDN, seluruh kelompok pertanian tahun 2001, jumlah Izin usaha hanya 15 atau 9,3 persen dibandingkan seluruh izin usaha yang berjumlah 160 dan meningkat menjadi 20 atau 15,63 persen dari seluruh izin usaha yang berjumlah 128 pada tahun 2006. Sedangkan dilihat dari realisasi investasinya tahun 2001 hanya sekitar Rp 1.121,7 miliar atau 11,34 persen dari total investasi PMDN yang berjumlah Rp 9.890,8 miliar dan meningkat menjadi Rp 2.131,6 miliar atau 15,74 persen dari total investasi PMDN yang berjumlah Rp 13.545,9 miliar tahun 2006.

Sementara untuk PMA lebih rendah lagi, di mana kelompok pertanian tahun 2001jjumlah izin usahanya 16 atau 3,5 persen dari seluruh izin usaha PMA yang berjumlah 454 dan meningkat jumlahnya menjadi 20 tapi menurun persentasenya menjadi 2,6 persen dari total izin Usaha PMA yang berjumlah 770 tahun 2006. Sedangkan dlihat dari realisasi investasinya tahun 2001 hanya sekitar 79,4 juta dolar AS atau 2,3 persen dari total investasi PMA yang berjumlah 3.509,4 juta dolar AS dan meningkat menjadi 368,6 juta dolar AS atau 8,2 persen dari total investasi PMA yang berjumlah 4.480,7 juta dolar AS di tahun 2006. Kesimpulannya, tetap saja peran investasi di sektor pertanian masih jauh tertinggal dibandingkan dengan sektor industri non-agro, jasa, dan pertambangan.

Sementara data kemiskinan (diukur oleh garis kemiskinan BPS) sekarang sekitar 38 juta atau 17,3 persen dari total penduduk (sekitar 220 juta) yang sebagian besar berada di sektor pertanian dan pedesaan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah prospek kontribusi SDA pertanian dalam arti luas dalam konteks di mana lingkungan strategis yang memayungi perannya, dalam pembangunan nasional 2008 dan tahun-tahun selanjutnya?

Tiga variabel
Ada tiga variabel yang menarik untuk diperhatikan sebagai constraints. Pertama, globalisasi. Kalau strategi pembangunan makronya tak dilakukan reorientasi secara mendasar, kondisinya tak akan banyak berubah, yakni tingkat daya saing bangsa dalam pasar global, terutama sektor pertanian, tetap rendah.

Kedua, krisis kenaikan migas global. Kalau kalangan pejuang sektor pertanian umumnya hanya pasif dan introvert, maka kemiskinan di sektor pertanian dan pedesaan akan semakin parah. Selain itu juga akan terjadi opportunity loss yang mestinya bisa dimanfaatkan untuk investasi baru di sektor pertanian dalam arti luas karena terjadinya financial overliquidity baik secara global maupun nasional.

Ketiga, konstelasi elite politik nasional. Ini lebih memprihatinkan lagi, mengingat lobi politik kalangan pertanian maupun posisi tawarnya terhadap kalangan elite politik jauh lebih rendah dibandingkan sektor lain. Padahal regulasi maupun arah pembangunan di alam demokrasi amat sangat ditentukan oleh para elite politik yang ada di legislatif, eksekutif, judikatif, partai-partai, serta media massa yang cenderung lebih memihak kepada orientasi pembangunan berbasis non-agro dan impor. Bahkan sekarang ini semakin kepada sektor non-riil.

Oleh karena itu, solusinya setidaknya juga harus memperhitungkan tiga variabel tersebut. Pertama, harus ada perjuangan ekstra keras untuk merebut wacana resource and knowledge based industrialization dalam menghadapi globalisasi menjadi wacana nasional sehingga dapat memayungi pembangunan berbasis SDA pertanian dalam arti luas dengan kandungan iptek yang tinggi.

Kedua, menghadapi krisis migas global, kalangan pejuang pertanian harus pandai menciptakan peluang serta koalisi secara luas untuk memanfaatkan financial overliquidity global maupun nasional untuk mendorong invetasi baru besar-besaran dalam rangka industrialisasi berbasiskan SDA pertanian dalam arti luas dengan kandungan iptek yang tinggi. Ketiga, bagaimanapun kalangan pejuang pertanian harus mempunyai lobi politik dan meningkatkan posisi tawar terhadap para elite politik agar lebih peduli kepada sektor ini.

Sumber: http://www.republika.co.id/kolom_detail.asp?id=318299&kat_id=16

Government Absenteeism

Mon, 31 Dec 2007 04:44:00 GMT

Senin, 31 Desember 2007

Government Absenteeism

Oleh : Iman Sugema

Seorang wanita miskin bersama anaknya harus menanggung derita akibat ditinggal suami. Perutnya keroncongan, menahan lapar selama berhari-hari. Dalam keputusasaan, dia mengeluarkan sumpah serapah bahwa penderitaannya merupakan akibat dari tidak pedulinya sang penguasa terhadap orang-orang seperti dirinya.

Kebetulan, Khalifah Umar yang waktu itu sedang berkuasa lewat dan mendengar umpatan tersebut. Maka dibawakanlah sekarung gandum buat keluarga tersebut. Hebatnya lagi sang khalifah memanggul sendiri karung tersebut. Ketika ajudannya menawarkan diri untuk memikul gandum tersebut, Umar malah berkata, ''Ini adalah tanggung jawabku, maukah engkau memikul tanggung jawabku kelak di akhirat nanti.''

Ada pelajaran menarik dari riwayat tersebut. Pertama, ketidakberdayaan kaum miskin memerlukan campur tangan pemerintah. Orang miskin merupakan urusan pemerintah dan mereka akan menyalahkan pemerintah manakala pemerintah tidak ''hadir''. Kedua, Umar merupakan contoh penguasa yang sangat bertanggung jawab. Ia tidak hanya campur tangan tetapi juga turun tangan langsung memperhatikan si miskin.

Dalam konteks modern, negara harus memiliki mekanisme, lembaga, dan instrumen untuk menangani kemiskinan dan hal-hal lain yang tidak bisa dipecahkan oleh masyarakat baik secara individu maupun kolektif. Artinya pemerintah perlu benar-benar ''hadir'' dan dirasakan kehadirannya di tengah masyarakat.

Faham sebaliknya justru menyarankan agar pemerintah berpangku tangan atau tak usah campur tangan terhadap masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat. Bahasa kerennya, let's the market works. Toh kalau pertumbuhan ekonomi membaik, masalah kemiskinan, pengangguran, dan ketidakadilan ekonomi akan dengan sendirinya teratasi.

Kami menyebut faham seperti ini tidak sekadar liberalisme tapi lebih jauh lagi sebagai bentuk government absenteeism. Pemerintah seolah diharamkan untuk berperan dalam setiap bidang perekonomian. Kalau perlu, pemerintah cukup tidur saja; the market works when the government sleeps.

Kami dari Tim Indonesia Bangkit (TIB) menengarai bahwa penyakit absenteeism ini masih merupakan tema sentral dari kebijakan ekonomi pemerintah selama tahun 2007, seperti halnya tahun-tahun sebelumnya. Setidaknya, masyarakat belum merasakan kehadiran pemerintah secara nyata.

Dalam hal kemiskinan misalnya, pemerintah SBY-JK masih menjadi net creator. Tingkat kemiskinan sampai triwulan pertama 2007, masih lebih tinggi dibanding sewaktu pemerintahan Megawati. Mungkin di tahun 2008 akan turun sedikit. Tetapi, hampir tak ada langkah yang cukup masif untuk mewujudkan janji pengurangan kemiskinan seperti yang digembar-gemborkan sewaktu kampanye pilpres 2004 yang lalu.

Begitupun dengan masalah pengangguran yang cenderung sangat persisten. Program antipengangguran seperti Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (RPPK), pembangunan infrastruktur, dan energi nabati seperti hangus ditelan api. Ada triple track strategy yang diusung, tapi implementasi dan kebijakan anggarannya sama sekali tidak mendukung.

Absenteeism tidak hanya tecermin dalam bidang kemiskinan dan pengangguran, tetapi juga di bidang perminyakan. Ketika harga minyak dunia melambung mendekati 100 dolar AS per barel, segera timbul niat pemerintah untuk membebankannya kepada masyarakat. Caranya adalah dengan kenaikan harga terselubung di mana masyarakat akan dipaksa menggunakan bensin yang beroktan tinggi dengan harga lebih mahal.

Pemerintah pun seakan tidak berdaya dalam mengatasi terus berlanjutnya penurunan produksi minyak mentah. Delapan tahun yang lalu, kita masih memproduksi 1,5 juta barel per hari. Sekarang tinggal 0,9 juta barel per hari. Anehnya, di tengah penurunan produksi justru ongkos yang dibebankan dalam kontrak production sharing terus menggelembung. Hasil audit BPK dan BPKP menunjukan potensi kerugian negara sebesar Rp 18 triliun dalam penggelembungan cost recovery. Dalam hal ini pun pemerintah seakan tertidur.

Yang paling mengherankan justru di bidang anggaran yang sepenuhnya berada di tangan pemerintah. Rendahnya penyerapan anggaran dalam tiga tahun terakhir ini tak kunjung bisa diatasi oleh pemerintah. Sampai akhir tahun 2007, sekitar 40 persen dari belanja modal gagal terserap. Padahal belanja ini sangat berperan dalam menstimulasi investasi swasta.

Belanja modal pemerintah bersifat komplementer terhadap belanja modal swasta. Karena itu tak heran laju investasi domestik semasa pemerintahan SBY-JK cenderung sangat rendah. Kalah jauh dibanding periode pemerintahan Megawati. Dengan kondisi tersebut di atas, tentunya rakyat akan bertanya di manakah pemerintah selama ini? Apakah kita masih memiliki pemerintah?

Sumber: http://www.republika.co.id/kolom_detail.asp?id=318446&kat_id=15

Hot Money dan Pencucian Uang

Mon, 31 Dec 2007 04:41:35 GMT

Hot Money dan Pencucian Uang
Senin, 31/12/2007

Di pengujung 2007 ini pasar finansial Indonesia diramaikan masuknya uang panas (hot money) dari luar negeri dalam jumlah besar.

Menurut statistik per November, jumlah hot money yang dipakai untuk membeli Sertifikat Bank Indonesia (SBI) sebesar 42,69 triliun atau 15,6% dari total SBI, Rp269,4 triliun.Sementara ada Rp79 triliun yang dipergunakan membeli surat utang negera (SUN) atau 16,9% dari total nilai SUN sebesar Rp469,24 triliun (Republika, 26 Desember 2007). Sebagian hot money ditanamkan dalam bentuk saham atau obligasi dan investasi lainnya.

Sejalan dengan itu, indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada penutupan perdagangan 2007 mencapai level 2.739,704 dari level 1.805,523 pada penutupan perdagangan tahun 2006 atau naik lebih dari 50%. Pertumbuhan ini membuat BEI merupakan bursa terbaik kedua di Asia Pasific setelah bursa Shanghai. Adakah hot money yang masuk ke Indonesia merupakan uang hasil tindak pidana yang disembunyikan atau disamarkan asal-usulnya? Bagaimanakah cara mengetahui bahwa hot money itu ada yang berasal dari hasil tindak pidana yang dicuci di Indonesia? Uang panas adalah dana asing yang biasanya dalam jumlah relatif besar.

Ia mudah datang dan pergi, tergantung kehendak pemiliknya. Pemilik hot money ini biasanya mencari keuntungan jangka pendek di negara lain melalui berbagai instrumen pasar uang dan pasar modal. Menurut kamus Banking and Financial Services karya JM Rosenberg, hot moneyadalah uang yang berasal dari sumber yang tidak sah atau yang dipertanyakan keabsahannya (money that is received through means that are either illegal or of questionable legality). Walaupun IHSG meningkat tajam dan hot money banyak masuk ke Indonesia, laporan transaksi keuangan yang mencurigakan (LTKM) yang berasal dari perusahaan efek dan manajer investasi sampai 2007 tidak sampai seratus laporan. Sangat rendah jika dibandingkan dengan industri perbankan yang sudah melaporkan hampir enam ribu laporan sepanjang 2007.

Dengan laporan yang sedikit dibandingkan dengan laporan dari bank, apakah ini menunjukkan sebagian besar hot money yang masuk ke Indonesia bukanlah berasal dari kejahatan? Jawabannya bisa ya, bisa pula tidak.Tak mudah menyimpulkan hal itu tanpa didukung penelitian yang saksama. Hot money belum tentu berasal dari hasil tindak pidana. Diperlukan waktu cukup untuk meneliti apakah hot money itu merupakan uang hasil kejahatan yang dicuci di Indonesia. Untuk memudahkan penelitian, diperlukan LTKM dari perusahaan efek dan manajer investasi.Tanpa laporan yang memadai, sulit untuk melakukan penelitian dan penelusuran apakah hot money yang banyak ditransaksikan berasal dari tindak pidana atau bukan.

Untuk itu diperlukan kerja sama yang baik antara otoritas, dalam hal ini Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM LK), Bank Indonesia serta Bursa Efek Indonesia dengan perbankan dan industri keuangan di pasar modal dan seluruh lembaga penunjangnya. Dengan menggunakan logika berpikir paralel, seharusnya peningkatan jumlah hot money ke Indonesia membuat LTKM juga meningkat. Sebagaimana diketahui,kriteria suatu transaksi keuangan dianggap mencurigakan karena transaksi yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi nasabah.Kedua,transaksi yang dilakukan untuk menghindari pelaporan penyedia jasa keuangan.

Ketiga, transaksi yang dilakukan atau batal dilakukan yang menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Dengan banyaknya hot money dan penyidikan tindak pidana di Indonesia, khususnya tindak pidana korupsi, seharusnya pelaporan LTKM oleh perusahaan efek dan manajer investasi meningkat karena ada yang memenuhi kriteria pertama atau ketiga. Misalnya transaksi klien perusahaan efek meningkat sangat besar di luar pola transaksinya atau ada pejabat pemerintah melakukan transaksi besar di pasar modal.Selama ini,terbukti memang ada hasil kejahatan yang masuk ke pasar modal. Hanya saja, pelaporan oleh perusahaan efek atau manajer investasi dilakukan biasanya karena ada permintaan dari otoritas.

Memang harus disadari, pemahaman, kesadaran, dan keberanian industri pasar modal untuk melaporkan LTKM belum sebagus industri perbankan dengan berbagai alasan.Pertama, takut kepada klien yang memiliki jabatan atau kekayaan yang banyak. Kedua, takut kliennya lari ke perusahaan lain. Ketiga,kurang percaya kepada penegak hukum dan proses penegakan hukum. Keempat, tidak mau repot dengan laporan yang dibuatnya.Kelima,karena menganggap ketentuan know your client/customer (KYC) dan pelaporan sudah dilakukan oleh bank.

Pada hakikatnya, pelaporan ini merupakan pencerminan terlaksananya manajemen risiko dengan baik pada perusahaan itu yang telah menerapkan ketentuan KYC dengan baik. KYC di perusahaan efek sudah tentu berbeda dengan KYC perbankan karena karakter dan pola transaksi nasabah bank dan nasabah perusahaan efek jelas berbeda. Transaksi yang dimonitor oleh bank adalah transaksi keuangan, sementara transaksi yang dimonitor perusahaan efek adalah transaksi efek. Pelaporan yang baik sudah tentu akan menjaga integritas pasar modal, karena tidak disalahgunakan oleh para kriminal untuk menyembunyikan hasil kejahatannya. Pelaporan juga sangat membantu di dalam mengejar hasil kejahatan yang masuk ke pasar modal, sehingga kriminalitas diharapkan akan berkurang.

Akhirnya, dengan berjalannya sistem antipencucian uang dan penerapan ketentuan KYC dengan baik akan menciptakan IHSG yang stabil dan tidak volatile. Inilah yang kita perlukan bersama. Dengan bergeraknya tahun ke 2008, berarti usia Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang sudah hampir enam tahun. Sosialisasi dan edukasi sudah cukup banyak dilakukan sehingga sudah tentu diharapkan adanya peningkatan pelaporan dari industri pasar modal dengan kesadaran sendiri.Hal ini penting untuk menjaga market integrity dan stabilitas di pasar modal. Diharapkan pula audit dan penegakan hukum oleh otoritas pemerintah menjadi lebih baik,misalnya oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPPATK) dan Bapepam-LK.Audit dan penegakan hukum ini sangat besar pengaruhnya terhadap peningkatan pelaporan. Mudah-mudahan.(*)
Dr Yunus Husein Kepala PPATK
Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/opini/hot-money-dan-pencucian-uang.html

Persaingan Tajam di Bawah Pertumbuhan Sedang Indonesia Tahun 2008

Mon, 31 Dec 2007 04:39:08 GMT

Berita Utama Senin, 31 Desember 2007

ANALISIS EKONOMI
Persaingan Tajam di Bawah Pertumbuhan Sedang Indonesia Tahun 2008

DJISMAN S SIMANJUNTAK

Bagian yang besar dari berbagai kejadian ekonomi tahun 2008 adalah warisan dari tahun 2007 dan sebelumnya walaupun perhatian kita cenderung semakin terpusat pada perubahan terkini dan futuristik.

Sesama peramal ekonomi ada sejenis konsensus bahwa kinerja ekonomi dunia dalam 2008 akan melemah dibandingkan dengan tahun 2007. Krisis kredit perumahan Amerika Serikat menyeret banyak ekonomi negara lain ke dalam krisis serupa dan resesi berat investasi perumahan memperburuk dampak kenaikan harga komoditas primer, terutama minyak bumi.

Dalam ekonomi dunia seperti itu, Indonesia mencatat dalam 2007 kinerja yang secara keseluruhan patut disebut sebagai kinerja sedang. Sangat mungkin kinerja sedang itu akan bertahan pada 2008.

Beberapa undang-undang memang sudah disahkan, tetapi pelaksanaannya dihambat oleh macam-macam inersia dalam pemerintah dan birokrasi, parlemen ataupun masyarakat legal.

Menguat, tetapi kalah cepat

Ada beberapa alasan untuk menyebut tahun 2007 sebagai tahun kinerja sedang. Pertumbuhan ekonomi memang membaik, tetapi hanya sedikit menjadi 6,5 persen dari 5,48 persen dalam tahun 2006 dan masih tetap jauh di belakang negara China, India, dan kini Vietnam.

Seperti sebelumnya, pertumbuhan terkuat terjadi dalam pengangkutan, telekomunikasi dan listrik, yaitu sektor-sektor nondagang internasional. Sumbangan ekspor bersih memang naik, tetapi berasal terutama dari komoditas primer. Investasi sebagai sumber pertumbuhan hari depan memang menunjukkan tanda-tanda kebangkitan yang menggembirakan.

Sebagai persentase produk domestik bruto, ia naik menjadi 24,4 persen dalam triwulan ketiga 2007. Impor mesin-mesin naik tajam.

Lalu lintas keuangan dan modal asing menunjukkan surplus biarpun tidak besar. Harga saham naik tajam seraya mendorong produksi aset produktif.

Kredit perbankan juga naik 15 persen meski penanaman dana dalam Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang mengindikasikan intermediasi terbalik juga naik dengan kecepatan yang sama.

Sampai Agustus 2007, persetujuan penanaman modal dalam negeri sudah naik 51 persen dibandingkan dengan masa yang sama tahun 2006 dan persetujuan penanaman modal asing naik 213 persen dalam sembilan bulan pertama 2007.

Inflasi bertahan pada tingkat yang jauh di atas tingkat inflasi negara tetangga karena inflasi Indonesia melaju lebih cepat ke arah 7 persen.

Cadangan devisa sudah di atas 50 miliar dollar AS, menandakan neraca pembayaran yang sehat, terutama karena bagian yang lebih besar dari kenaikan ini berasal dari surplus transaksi berjalan.

Sayang, citra yang dikesankan oleh angka-angka di atas harus dikeruhkan karena beberapa hal. Pertama, Indonesia menderita pengangguran yang parah, terutama pengangguran terselubung.

Kedua, warga miskin dan warga di pinggir kemiskinan di Indonesia masih tetap sangat banyak.

Ketiga, inersia pemerintahan pusat dan daerah, manajemen BUMN dan BUMD, parlemen dan masyarakat hukum masih lebih kuat dibandingkan dengan terobosan-terobosan kebijakan.

Keempat, dalam perlombaan pembangunan Asia Timur, Indonesia masih ditinggal semakin jauh oleh negara tetangga yang paling relevan.

Ekonomi dunia melemah

Masih ada dua faktor yang akan memengaruhi kinerja ekonomi Indonesia tahun 2008 di samping kinerja tahun 2007. Salah satunya adalah melemahnya kinerja ekonomi dunia dan ketidakpastian tentang akhir dari ketimpangan makroglobal dewasa ini.

Keadaan bisa memburuk jika jatuhnya sektor perumahan ternyata lebih buruk dari yang diperkirakan atau kalau harga minyak bumi naik ke 100 dollar AS per barrel dan bertahan di situ.

Sebelum krisis kredit perumahan ini pun, dunia sudah dihantui oleh ketimpangan makro yang struktural. Amerika Serikat di satu pihak hidup selalu dengan pasak yang lebih besar daripada tiang.

Defisit transaksi berjalan AS naik ke 5,6 persen dalam 2007 atau jauh di atas batas 2,5 persen yang dianggap aman. Mendanai defisit ini dengan utang tentu ada batasnya.

Di lain pihak, Asia Timur umumnya, serta Jepang dan "China Raya" di lain pihak, memupuk surplus yang membesar terus. Surplus transaksi berjalan China akan naik menjadi 11,25 persen dari produk domestik bruto tahun 2007.

Biarpun ekonomi dunia melemah, Indonesia dapat saja mengurangi dampak pelemahan itu melalui inovasi kebijakan. Ruang gerak masih terbuka bagi kebijakan fiskal yang lebih ekspansif digabung dengan kebijakan moneter yang juga lebih ekspansif.

Namun, perubahan besar dalam profil kebijakan makro tampak tidak leluasa. Di kalangan menteri-menteri ekonomi tampaknya ada kekhawatiran bahwa kebijakan makro yang lebih ekspansif tidak menolong banyak karena daya serap yang dibatasi oleh inersia dalam politik dan birokrasi.

Gunung yang semakin menjulang tidak dapat dipindahkan dengan cangkul yang semakin tumpul. Dengan sentuhan manajemen, kota-kota utama Indonesia dapat dikoneksi ke kota utama lain dunia pada umumnya dan di Asia Timur khususnya untuk menjadi bagian dari sistem produksi global dan aneka ragam bisnis wisata yang tumbuh pesat di Asia Timur.

Indonesia tidak mempunyai pilihan kecuali menyerang persoalan-persoalan struktural ini kalau hendak memasuki kembali lajur pertumbuhan tinggi yang berkelanjutan.

Peluangnya tidak besar bahwa persoalan-persoalan struktural itu akan ditangani secara besar-besaran dalam 2008. Karena itu, peluang sukses kebijakan makro yang lebih ekspansif di tengah ekonomi dunia yang melambat juga adalah kecil.

Profil dasar kebijakan Indonesia tahun 2008 tampaknya akan sama saja dengan profil dasar tahun 2007. Jika demikian, guncangan yang dapat datang dari kenaikan harga minyak bisa menjadi pukulan berat bagi Indonesia dengan saldo ekspor migasnya yang sudah mendekati nol.

Hubungan ekonomi AS-China dapat memburuk, tetapi tidak sedemikian jauh hingga Indonesia mendapat durian runtuh berupa relokasi besar-besaran industri-industri Korea Selatan, Taiwan, dan Jepang yang sekarang mengekspor besar-besaran ke AS.

Di bawah lingkungan global, regional, dan lokal yang disketsakan di atas, Indonesia akan tumbuh sedang-sedang lagi. Tetapi karena ukurannya yang sudah cukup besar, ekonomi yang tumbuh dengan sedang itu akan dipersaingkan dengan semakin tajam sesama peserta lokal, regional, dan global.

Untuk bertahan di dalamnya, para pelaku harus bekerja semakin keras dan kreatif seperti "Ratu Merah".

Sumber: http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0712/31/utama/4113317.htm

Mitos Demokrasi untuk Kesejahteraan

Thu, 27 Dec 2007 17:16:27 GMT

Mitos Demokrasi untuk Kesejahteraan

Amich Alhumami

"I believe what a country needs to develop is discipline more than democracy. The exuberance of democracy leads to indiscipline and disorderly conduct, which are inimical to development."

Lee Kwan Yew—Mantan PM Singapura

Kaitan demokrasi-kesejahteraan sudah sejak lama menjadi perdebatan panjang di kalangan sarjana ilmu politik dan ekonomi. Perdebatan berpangkal pada pertanyaan kembar: Apakah demokrasi dapat mengantar ke kesejahteraan? Apakah demokrasi merupakan jalan tunggal menuju kemakmuran?

Kesimpulan perdebatan tetap spekulatif-hipotetikal karena bergantung pada sejumlah asumsi dasar dan persyaratan yang harus dipenuhi, agar demokrasi dapat memuluskan jalan mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. Hubungan demokrasi-kesejahteraan tak bersifat linier- kausalistik, melainkan nonlinier- kondisional yang melibatkan banyak faktor, seperti pengalaman sejarah, basis sosial, struktur masyarakat, pendidikan penduduk, penegakan hukum, kemantapan/kelenturan institusi politik.

Jika prasyarat fundamental tidak terpenuhi, demokrasi akan menyebabkan stagnasi ekonomi, bahkan bisa berubah menjadi katastrofi sosial. Inilah yang sekarang dialami negara-negara yang berada dalam masa transisi menuju konsolidasi demokrasi (Afrika, Amerika Latin). Berbagai studi menunjukkan, sekitar 80 persen negara-negara sedang berkembang sedang dalam periode transisi untuk memantapkan demokrasi.

Maka, argumen klasik yang diusung SM Lipset (1959) pun kembali bergema, demokrasi hanya bisa berkembang baik bila ditopang oleh warga-negara berpendidikan memadai serta kelas menengah kuat dan independen. Keseluruhan argumentasi SM Lipset bertolak dari tesis berikut: "Semakin tinggi pendidikan seseorang akan semakin mungkin ia yakin dalam nilai-nilai demokrasi dan mendukung praktik demokrasi."

Di negara-negara dengan jumlah penduduk miskin banyak, tingkat pendidikan rendah, angka buta aksara tinggi, institusi sosial-politik lemah, organisasi masyarakat sipil tak berfungsi, maka demokrasi gampang dimanipulasi oleh elite-elite politik oportunis dan pemimpin despotik, yang menawarkan janji-janji populis agar bisa dipilih sebagai wakil rakyat di parlemen atau penjabat pemerintahan. Namun, setelah terpilih mereka hanya peduli dengan kepentingan sendiri (memperluas kekuasaan, mencari keuntungan ekonomi, menumpuk materi), lalu melenggang meninggalkan rakyat berkubang dalam kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Kekuasaan dijadikan sebagai "mesin pencetak uang" untuk membeli suara dalam pemilu sehingga proses manipulasi demokrasi berlangsung siklikal mengikuti kalender pemilu lima tahunan.

Bukan jalan tunggal

Tingkat kesejahteraan yang tinggi memang banyak dijumpai di negara-negara yang menerapkan sistem politik demokrasi, seperti Amerika dan Eropa. Oleh karena itu, Joseph Siegle (2007) dengan lantang meyakinkan dunia, "demokrasi di negara-negara industri dikenal sebagai yang paling dinamis, inovatif, dan ekonomi yang paling produktif di dunia; demokrasi ini telah memungkinkan negara-negara maju mengakumulaasi dan mempertahankan perbaikan kualitas hidup warga negara mereka selama beberapa generasi."

Selama empat dekade terakhir sejak 1960-an, statistik pertumbuhan ekonomi di negara-negara demokrasi tercatat 25 persen lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara otoriter (lihat juga Halperin, Siegle & Weinstein [eds], The Democracy Advantage: How Democracies Promote Prosperity and Peace, 2004). Namun, pengalaman Singapura yang secara spektakuler mampu mencapai kemakmuran ekonomi dengan sistem politik semiotoriter menegaskan, ada jalan lain di luar demokrasi untuk mencapai kesejahteraan. Pencapaian ekonomi gemilang Korea Selatan dan Taiwan saat ini juga tak bisa dilepaskan sama sekali dari sistem pemerintahan semiotoriter, sampai kedua negara itu memeluk demokrasi secara penuh.

Vietnam yang de facto menganut sistem pemerintahan otoriter juga mendemonstrasikan kinerja ekonomi yang menawan sejak pertengahan 1990-an. China adalah contoh lain, yang bereks- perimen mengadaptasi sistem politik otoriter dengan menyerap sistem ekonomi pasar bebas, seperti dianut negara-negara demokrasi liberal. Eksperimentasi China berbuah pertumbuhan ekonomi yang mencengangkan dunia. Tang & Yung (2006) melakukan penelitian mengenai kaitan demokrasi dan kinerja ekonomi di negara-negara kategori high performance Asian economies (HPAEs), menggunakan time-series technique yang disebut autoregressive distributive lag, juga menemukan fakta yang berbeda dengan keyakinan konvensional. Kinerja ekonomi bagus tidak bergantung pada pilihan sistem politik, demokrasi, atau otoriter. Pertumbuhan ekonomi tinggi hanya membawa pengaruh minimal pada penguatan demokrasi. Karena tak menemukan dalil ilmiah untuk menjelaskan pencapaian ekonomi yang memesona ini, para sarjana Barat menggolongkan negara-negara HPAEs tersebut sebagai autocratic exceptions.

Fareed Zakaria (2003) menggunakan istilah liberal autocracy dan illiberal democracy, untuk menggambarkan sistem politik nondemokrasi bisa pula mengantarkan ke pertumbuhan ekonomi tinggi. Sangat jelas, setiap negara mempunyai pengalaman berlainan dalam meraih kemakmuran. Jalan menuju kesejahteraan ternyata tidak tunggal. Tak heran bila muncul banyak mitos mengenai demokrasi-kesejahteraan.

Penumpang gelap

Bagi Indonesia, keyakinan demokrasi menjadi jembatan mencapai kesejahteraan bukan lagi mitos, tetapi seolah menjadi kutukan. Sudah hampir satu dekade Indonesia berpaling dari otoritarianisme, tetapi demokrasi tak membawa perubahan apa-apa. Di antara banyak penyebab kebuntuan jalan adalah demokrasi menyediakan ruang bagi penumpang gelap yang kemudian membajak sistem pemerintahan baru. Mereka adalah elite-elite lama yang menguasai sumber daya politik-ekonomi, kapital, dan jaringan di pusat-pusat pengambilan kebijakan di lembaga pemerintahan.

Tanpa lelah mereka terus bersiasat di partai-partai politik untuk meneguhkan oligarki. Bahkan, sebagian menduduki jabatan penting dan strategis di lembaga politik kenegaraan format baru, sambil berpetuah mengenai demokrasi dan kesejahteraan.

Maka, pernyataan kontroversial Wakil Presiden Jusuf Kalla seyogianya dibaca dalam perspektif berbeda. Jusuf Kalla sekadar menyuarakan perasaan putus asa dalam menghadapi elite-elite politik lama, yang secara canggih memanipulasi demokrasi untuk kepentingan kemakmuran sendiri, bukan kesejahteraan rakyat.

Amich Alhumami Peneliti Sosial, Department of Social Anthropology, University of Sussex, United Kingdom

Sumber:http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0712/27/opini/4078986.htm

Eutanasia Pertanian

Thu, 27 Dec 2007 17:01:01 GMT

Senin, 24 Desember 2007

Eutanasia Pertanian

Oleh :

Agus Suman
Dosen Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang

Dalam bingkai pembangunan dan kemajuan sekarang ini, gambaran pertanian selalu tak pernah lepas dalam warna kelabu dan kegetiran. Melesatnya kemajuan yang terjadi di berbagai bidang, tidak demikian dengan bidang pertanian. Keluhan para petani sudah cukup lama bergema, dan masih berkutat pada persoalan yang sama.

Mengungkit kisah lama
Cerita kalahnya produk-produk pertanian kita dengan produk impor serupa seolah menjadi pelengkap pederita dari berbagai kisah lama yang menyelimuti kondisi pertanian seperti kelangkaan bibit dan kesulitan memperoleh pupuk juga berfluktuasinya harga obat-obatan antihama, serta anjloknya harga gabah dan beras.

Kegetiran lain seperti kurang aplikatifnya teknologi budidaya tanaman bukan hanya pada penanganan pascapanen, tetapi terlebih pada persoalan budidaya tanaman, sejak proses tanam hingga panen tiba, juga terus terjadi. Pada pertanian yang rentan terhadap hama, kebutuhan terhadap pembasmi hama bukan pilihan tetapi sebuah harga mati. Sementara permasalahan semakin tingginya harga insektisida, fungisida, dan herbisida tersebut memukul telak ongkos produksi yang harus ditanggung petani.

Bahkan hama-hama baru yang menyerang pertanian seakan menjadi hidangan para produsen obat pertanian. Bagaimana tidak, setiap pertemuan petani untuk mencari solusi persoalan hama yang silih berganti menyerang tanaman, para produsen obat selalu saja memberikan jalan keluar berupa alternatif jenis obat. Mau tidak mau, petani mencoba dan terus mencoba karena tidak ada solusi lain yang bisa dilakukan. Dengan kata lain, dari obat kembali ke obat. Ironisnya, penyuluhan yang dilakukan pemerintah setali tiga uang dengan promosi produsen obat. Penyuluhan selalu menggandeng produsen obat yang ujung-ujungnya, lagi-lagi menawarkan obat.

Ketika berbagai persoalan pertanian tidak diselesaikan dengan sungguh-sungguh, hal ini akan menjadikan kondisi pertanian semaikn rapuh dan tidak mempunyai daya pikat. Pertanian akan semakin ditinggalkan. Berbagai permasalah ini akan membuat pertanian menuju kematian yang perlahan. Mengapa kisah-kisah ini teralu ringan untuk didendangkan? Memang menyibak berbagai perih yang menempel pada pertanian terasa begitu gampang dibanding menyebutkan kemajuannya.

Lonceng kematian
Bagaimana negara yang pernah berswasembada beras menjadi pengimpor beras terbesar di dunia? Susah payah membangun swasembada beras, tiba-tiba runtuh. Bahkan di tahun anggaran 1998/1999 Indonesia menjadi pengimpor beras terbesar di dunia. Waktu itu Indonesia mengimpor beras sebanyak 4,8 juta ton. Sampai kini Indonesia menjadi pembeli beras terbanyak di dunia. Sebanyak 10 persen dari beras yang diperdagangkan di dunia masuk dalam pasar produk pertanian dalam negeri.

Bila ketergantungan pada impor beras terus naik, maka Indonesia akan terus menjadi pengimpor beras terbanyak selamanya. Dan inilah petaka pertanian sebuah negara agraris yang lebih dari 40,1 persen tenaga kerjanya berkecimpung pada sektor ini, tetapi tidak sanggup memenuhi kebutuhan paling mendasar dan harus bergantung pada negara lain.

Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Bila mencoba mengurai hulu persoalan semua ini adalah kebijakan pemerintah dalam bidang pertanian yang kadang masih setengah hati. Keberbihakan telah dicanangkan bahkan dijadikan program nasional, tetapi pelaksanaan dan kondisi nyata belum beranjak dari persoalan-persoalan mendasar pertanian kita. Di negeri ini, kebijakan pertanian begitu kompleks, rumit, dan sarat kepentingan berbagai pihak dari petani, pejabat, perusahaan besar, sampai para pemburu rente. Mereka ribet dengan urusannya masing-masing, kongkalikong, dan memburu keuntungan paling tinggi.

Karena ruwetnya kebijakan pertanian di negeri ini, kita hampir tiap tahun mengalami kenaikan harga beras, kelangkaan pupuk di pasaran, anjlognya harga gabah, dan persoalan lain yang merugikan masyarakat. Seperti di akhir 2006, harga beras melonjak lebih dari 30 persen. Memahami kenaikan harga beras sesungguhnya tidak terlalu rumit. Kejadian ini sudah berulangkali dan seperti telah menjadi ritual tahunan.

Namun penyelesaiannya tidak pernah kunjung tuntas, jurusnya itu-itu saja, yakni membuka kran impor beras. Akibatnya seribu satu masalah yang menjadi penyebab ruwetnya dunia perberasan tak kunjung ditangani dengan saksama. Siapa yang dirugikan, tentu saja petani dan masyarakat pedesaan lain. Mereka adalah golongan paling lemah dalam konstelasi ekonomi pertanian nasional.

Kenaiakn harga beras juga gambaran ironi yang lain. Apakah harga beras yang mahal berarti juga peningkatan kesejahteraan petani? Ternyata tidak. Jika sekarang kita merasakan harga beras yang mahal, ternyata kenaikan harga beras itu tidak dinikmati oleh petani. Mereka tetap saja membeli beras dengan harga mahal karena hasil pertanian mereka telanjur dijual dengan harga murah. Harga jual gabah di tingkat petani belum mampu mengangkat taraf hidup petani. Kenaikan harga jual gabah tidak seimbang dengan laju inflasi dan selalu tertinggal jauh dari kenaikan barang konsumsi selain pertanian.

Perjanjian yang ditandatangani pemerintah dalam bidang pertanian juga membuka kran impor beras. Akibatnya harga beras di pasar lokal hancur dan berakibat pada sistem pengadaan pangan lokal dari dalam negeri. Impor beras sebenarnya hanya ditujukan untuk mengendalikan harga beras dan menambah stok di daerah-daerah rawan pangan. Namun kenyataannya daerah yang surplus seperti Lampung, Sumatra Utara, Jawa Tengah, Karawang, Indramayu, juga kedatangan beras impor.

Tentu saja, harga beras dan gabah di daerah tersebut hancur, dan petani mengalami kerugian. Semua ini menjadi suntikan maut yang akan membuat semakin tidak menarik dan melemahnya sektor pertanian dan bila pada saatnya ketika pertanian tidak berdaya, tentu bencana yang lebih besar segera menyusul. Gelombang pengganguran dan kerawanan panggan menjadi sebuah keniscayaan. Semoga kita tidak terlambat menyadarinya.

Sumber: http://www.republika.co.id/kolom_detail.asp?id=317733&kat_id=16

Terobosan Strategi 2008

Thu, 27 Dec 2007 16:42:57 GMT

Kamis, 27 Desember 2007

Terobosan Strategi 2008

Oleh :

Didik J Rachbini
Ekonom

Ekonomi Indonesia mempunyai masalah yang krusial dalam bisang pengangguran dan kemiskinan. Hal yang kini menjadi titik lemah perekonomian Indonesia adalah kebijakan ekonomi yang timpang pada kebijakan moneter dan perbankan, serta kurang akur dengan sektor riilnya. Tidak hanya itu, strategi untuk mengembangkan sektor riil khususnya industri dan perdagangan juga kurang mamadai. Masalah pengangguran dan kemikinan ini tidak dapat dibiarkan dengan perekonomian yang berjalan tanpa strategi. Suatu terobosan baru perlu dijalankan oleh pemerintah agar masalah tersebut bisa dipecahkan.

Masalah utama
Untuk melihat lebih jauh problem dalam bidang perekonomian ini, yang pertama harus dibahas adalah kondisi pengangguran yang ada sekarang. Pengangguran yang kini ada merupakan suatu kondisi yang dirasakan tidak membaik selama 2-3 tahun terakhir ini. Jika kondisi makro diklaim berhasil oleh pemerintah, maka kondisi pengangguran ini masih merupakan agenda yang belum selesai.

Solusinya tidak lain adalah kebijakan yang lebih kuat dari sekadar paket-paket, yang diluncurkan pemerintah selama setahun terakhir ini atau kebijakan-kebijakan yang disusun sebelumnya. Masalah pengangguran merupakan pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan.

Keadaan itu sudah merupakan indikasi umum dan substansial dari kegagalan kebijakan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui penciptaan pekerjaan dan tambahan lapangan pekerjaan baru. Masalah pengangguran ini masih terasa meluas di hampir seluruh wilayah Indonesia, yang mengindikasikan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak berhasil mengatasinya secara langsung melalui program penciptaan lapangan kerja maupun tidak langsung melalui kebijakan ekonomi.

Saudara kembar dari masalah pengagguran tersebut adalah masalah kemiskinan. Sama seperti kasus pengangguran, masalah kemiskinan ini juga terjadi secara meluas di berbagai pelosok wilayah Indonesia tetapi terbengkalai dari inisiatif program pemerintah dan pemerintah daerah.

Selama ini kebijakan ekonomi dari pemerintah bergulir datar hanya melemparkan paket-paket pekerjaan yang harus diselesaikan oleh departemen-departemen. Pola paket ini jika hendak dikritik tidak lain merupakan upaya pemerintah membuat listing atau daftar kegiatan, yang kemudian dikemas sebagai paket kebijakan ekonomi. Pola kebijakan yang lemah seperti ini tidak akan memperbaiki kondisi pengangguran yang tinggi dan kemiskinan yang meluas selama ini.

Padahal masalah yang krusial dari sistem ekonomi tersebut harus dilakukan dengan kebijakan terobosan yang fokus pada satu atau dua strategi induk yang kuat. Strategi tersebut harus berperan sebagai lokomotif penggeraknya, yang diikuti oleh gerbong strategi pendukung, fungsional dan sektoral. Hanya dengan cara ini, maka ekonomi Indonesia akan bangkit. Negara lain sudah menjalankannya dan kini mereka bisa memetik hasilnya.

Selama ini pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan makro yang relatif cukup memadai. Kenyataan ini ditandai oleh kinerja indikator-indikator makro ekonomi tersebut yang relatif stabil. Bank Indonesia dengan posisi yang independen juga dapat menjalankan tugasnya relatif baik, sehingga tidak ada kritik yang keras terhadap kebijakan makro ekonomi.

Masalahnya adalah ketidakseimbangannya dengan kebijakan ekonomi pada sektor riil, sehingga seolah-olah sektor riil dikorbankan untuk mempertahankan kinerja makro ekonomi. Terutama dalam hal kebijakan moneter, perbankan dapat dengan leluasa mempertahankan kinerjanya dengan instrumen-instrumen moneter itu sendiri tanpa terkait dengan sektor riil. Instrumen SBI yang tidak seimbang dengan keharusan menempatkan dana perbankan dalam usaha merupakan bentuk kebijakan, yang dapat menolong perbaikan kinerja bank, tetapi melarikan diri dari sektor riil.

Akhirnya, sektor riil harus berkorban untuk sektor keuangan tersebut. Akibatnya dunia usaha lambat bergerak, kesempatan kerja tidak terbuka lebih luas, dan perbaikan kesejahteraan masyarakat terhambat. Pertumbuhan ekonomi pada tingkat moderat tidak banyak digerakkan oleh investasi dan peranan pemerintah dalam investasi publik. Semestinya pertumbuhan ekonomi tersebut bisa lebih tinggi dari yang dicapai sekarang jika investasi di sektor riil bergerak lebih dinamis dan investasi publik dari pemerintah juga berjalan cepat.

Perlu lebih
Kebekuan dalam dinamika ekonomi tersebut semestinya dijawab dengan kebijakan terobosan, yang bersifat strategi dengan sasaran untuk menggerakkan seluruh mesin ekonomi. Tidak seperti sekarang, di mana pemerintah lebih banyak mengeluarkan paket-paket kebijakan tanpa isi strategi, dan hanya berisi daftar kegiatan dari departemen-departemen milik pemerintah.

Pemerintah perlu membuat sebuah strategi kebijakan, bukan hanya berupa paket. Misalnya, pemerintah dapat membuat strategi daya saing atau strategi ekspor, yang dijadikan lokomotif ekonomi untuk menempatkan komoditas ekspor Indonesia lebih banyak masuk dan melakukan penetrasi di pasar internasional sehingga memperoleh devisa untuk negara dalam jumlah yang lebih banyak. Strategi seperti ini bisa menjadi strategi induk, yang dapat memayungi strategi lain yang fungsional untuk mendukung.

Ekonomi Indonesia berada di simpang jalan. Pertumbuhannya mencapai tingkat atau level yang moderat dan mulai naik sedikit pada tahun 2006 ini, sampai angka 6,3 persen. Tingkat pertumbuhan seperti itu ditopang oleh kondisi makro ekonomi, yang relatif bisa dikendalikan dengan nilai tukar yang stabil. Tingkat inflasi juga dapat dijaga dengan kebijakan yang baik sehingga tidak fluktuatif serta tidak tinggi.

Tetapi kondisi tanggung seperti ini dinilai banyak pihak belum mampu menyelesaikan masalah ketenagakerjaan dan masalah kesempatan kerja sehingga tingkat pengangguran tetap tinggi. Di balik perkembangan makro ekonomi yang dianggap baik, masalah di sektor riil belum bisa diatasi. Tanpa suatu kebijakan terobosan berupa strategi industri dan perdagangan untuk meningkatkan ekspor dan daya saing, maka masalah ini sulit dipecahkan.

Tidak hanya masalah pengangguran, kasus kemiskinan juga cukup meluas karena memang terkait dengan kesempatan kerja yang terbatas. Karena itu, untuk mengatasinya perlu kebijakan terobosan makro yang lebih komprehensif dengan mengajukan strategi promosi ekspor sebagai strategi industri dan perdagangan nasional.

Prospek ekonomi tahun 2008 diperkirakan tidak akan lebih baik dibandingkan tahun 2007. Pertumbuhan ekonomi 2008 hanya sedikit di atas angka 6 persen. Bahkan, perkiraan yang pesimistis menggambarkan bahwa tingkat pertumbuhan tahun 2008 akan terhambat karena faktor eksternal berupa harga minyak dunia yang meroket.

Langkah-langkah strategis tersebut dapat dilakukan dengan menstimulasi kelompok komoditas nasional yang mampu dan berdaya saing di pasar internasional. Kelompok komoditas ekspor ini kemudian berperan sebagai lokomotif ekonomi Indonesia dalam kaitannya dengan pemenangan dan penetrasi pasar internasional. Untuk mewujudkan strategi ini, pemerintah tidak perlu memaksakan diri dengan membuat kelompok industri yang diproteksi karena mereka belum bisa bersaing atau masih industri itu masih sangat muda, dan sebagainya. Di saat yang bersamaan, dalam pemerintahan sendiri juga harus ada langkah debirokratisasi agar hambatan birokrasi bisa dikurangi.

Sistem insentif yang baik sangat perlu dikembangkan agar tumbuh komoditas unggulan baru, yang akan menjadi tambahan ekspor baru. Bersamaan dengan ini perlu ada sistem pendukung yang efektif. Beberapa sistem pendukung yang diperlukan itu antara lain berupa dukungan perbankan terutama bank ekspor, dukungan kepabeanan, dukungan transportasi, fungsi duta besar dan atase perdagangan, juga yang lain.

Ikhtisar

- Pengangguran dan kemiskinan masih menjadi persoalan serius perekonomian Indonesia saat ini.
- Masalah tersebut merupakan indikasi umum dan substansial dari kegagalan kebijakan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- Pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3 persen di tahun belum mampu memecahkan masalah tersebut.
- Pada tahun 2008 diperkirakan pertumbuhan ekonomi hanya akan naik sedikit akibat terjadinya lonjakan harga minyak dunia.

Sumber: http://www.republika.co.id/kolom_detail.asp?id=318074&kat_id=16

How to Avoid Recession? Let the Fed Work

Thu, 27 Dec 2007 16:24:10 GMT

Economic View

How to Avoid Recession? Let the Fed Work

N. GREGORY MANKIW

Published: December 23, 2007

THE economy is teetering on the edge. Many economists, as well as online betting sites, put the risk of recession next year at about 50 percent. Once we get the final numbers, we might even learn that a recession has already begun.

The question on the minds of many in Congress and in the White House is this: What they should be doing now to keep the economy on track? The right answer: absolutely nothing.

This advice isn’t easy for politicians to follow. Because economic downturns mean fewer jobs and falling incomes, they are painful for many families. Voters can confuse inaction with nonchalance and send incumbents packing. But just as patients should avoid doctors who recommend radical surgery for every ailment, voters should be wary of politicians eager to treat every economic ill. Sometimes, bed rest and wait-and-see are the best we can do.

Congress made its most important contribution to taming the business cycle back in 1913, when it created the Federal Reserve System. Today, the Fed remains the first line of defense against recession.

The Fed’s control over the money supply is a powerful lever to move overall demand for goods and services. When its trading desk buys bonds and expands the money supply, it lowers interest rates and encourages the private sector to borrow and spend more. The influence of interest rates on the economy is particularly strong in housing, where buyers are rate-sensitive. Because housing woes are the source of the current slowdown, the Fed’s tool kit is well suited for the task at hand.

The recession-fighting effects of monetary expansion, however, are not limited to the housing market. When lower interest rates make fixed-income investments less attractive, investors turn to the equity market and bid up stock prices. Higher stock prices, in turn, make consumers wealthier and more eager to spend. They also make it easier for corporations to expand their businesses with equity financing.

By making United States bonds less attractive to world investors, lower interest rates from a monetary expansion also weaken the dollar in currency markets. A depreciation of the currency is not in itself to be feared. Treasury secretaries often repeat the mantra of favoring a strong dollar, but these pronouncements are based more on public relations than hard-headed analysis.

A weak currency is a problem if it results from investors losing confidence in an economy. The most damaging cases are the episodes of sudden capital flight, as occurred in Mexico in 1994 and several Asian countries in 1997. This outcome is unlikely for the fundamentally sound American economy, but fear of it is one reason that Treasury secretaries maintain public fealty to a strong dollar.

But if a weakened currency comes about because the central bank is trying to stimulate a lackluster economy, the story is very different. In that case, depreciation is not a malady but just what the doctor ordered. A weaker currency makes domestic goods more competitive in world markets, promoting exports and bolstering the economy. The dollar’s falling value is one reason exports of goods and services have grown more than 10 percent in the past year.

The Fed constantly monitors all these developments to ensure that the economy has the stimulus it needs, but not too much. William McChesney Martin, the Fed chairman in the 1950s and 1960s, famously joked that the Fed’s job is “to take away the punch bowl just as the party gets going.”

As the economy flirts with recession, we need to remember that this aphorism has a flip side. The Fed also has the job of spiking the punch with grain alcohol when the party starts to flag, and that is exactly what it has been doing.

The Fed has cut its target for the benchmark federal fund rates to 4.25 percent from 5.25 percent last summer. It is a good bet that we will see further cuts over the next few months. And if the chance of a recession turns into a real recession, you can count on it.

Admittedly, monetary policy can sometimes use an assist from fiscal policy. If an economic downturn is deep, if a recovery is anemic or if the Fed is running out of ammunition, Congress can help raise aggregate demand for goods and services. In 2003, the Fed had cut its target interest rate all the way to 1 percent, the economy was still suffering from the lingering effects of recession, and there were increasing worries about deflation. A tax cut was a good complement to monetary expansion to get the economy going again, even though it increased the budget deficit.

Today’s situation is different. The Fed has plenty of room to cut rates further, if it deems such cuts necessary. At the moment, recession is only a possibility, and inflation is a bigger worry than deflation. In this environment, there is no need for a short-run fiscal stimulus. Congress is better off focusing on longer-term problems, like the looming entitlement crunch or fundamental tax reform. (But don’t hold your breath.)

IN creating the Fed, Congress wisely made it a technocratic institution free of many of the political pressures that accompany other policy decisions in Washington. Subsequent experience in the United States and abroad confirms that more independent central banks lead to better economic outcomes. That’s why, in recent years, many nations have passed reforms to insulate central banks from politics.

The Fed’s independence was created by statute and could just as easily be taken away. The Fed is now coming under heat for not having prevented the subprime crisis, for not fully anticipating it once it was inevitable, and for not responding more vigorously now that it has occurred. Daniel Gross, a financial journalist writing for Slate, has gone so far as to liken the Fed and its chairman, Ben S. Bernanke, to FEMA and its erstwhile head Michael Brown.

The truth is that the current Fed governors, together with their crack staff of Ph.D. economists and market analysts, are as close to an economic dream team as we are ever likely to see. They will make their share of mistakes, but it is too easy to find flaws when judging with the benefit of hindsight. The best Congress can do now is to let the Bernanke bunch do its job.

N. Gregory Mankiw is a professor of economics at Harvard. He was an adviser to President Bush and is advising Mitt Romney, the former governor of Massachusetts, in the campaign for the Republican presidential nomination.

http://www.nytimes.com/2007/12/23/business/23view.html?ex=1356066000&en=3337604c8708710a&ei=5090&partner=rssuserland&emc=rss

Skenario APBN

Thu, 06 Dec 2007 02:57:19 GMT

Senin, 03 Desember 2007 NASIONAL

Skenario APBN

Oleh Sri Adiningsih

HARGA BBM yang cenderung terus melesat pada akhirnya semakin mendekati nilai psikologisnya 100 dolar AS untuk tiap barelnya. Meskipun diyakini kenaikkan itu lebih disebabkan oleh ulah spekulan, namun tetap saja telah membawa dampak yang besar pada perekonomian baik global, regional, dan domestik, serta masyarakat baik langsung atau tidak langsung.

Selain itu APBN juga akan banyak dipengaruhi karena penerimaan pemerintah dari BBM memiliki porsi yang signifikan pada penerimaan negara selama ini, dan juga pengeluaran negara setelah krisis.

Kenaikan harga minyak hingga 100 dolar AS untuk tiap barel menurut pemerintah akan menambah pendapatan pemerintah sebesar Rp 124,7 triliun di satu sisi, namun juga akan meningkatkan pengeluaran sebesar Rp 179,4 riliun. Ini berarti terjadi defisit APBN akan membengkak jika tidak ada kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Oleh karena itu pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah kebijakan yang dianggap perlu agar dampaknya tidak menggoncang perekonomian Indonesia. Pemerintah dalam sidang kabinetnya 27 November 2007 mengambil 9 langkah dalam menghadapi ketidakpastian perekonomian global dan kenaikan harga minyak dalam APBN 2008.

Kebijakan itu adalah (1) menyiapkan dana cadangan Rp 6 triliun, (2) efisiensi belanja barang hingga Rp 11,7 triliun, (3) penghematan belanja kementerian/lembaga Rp 10 triliun, (4) menggenjot produksi minyak 1,034 juta barel, (5) meningkatkan kinerja Pertamina dan PLN, (6) menambah penerimaan pajak sebesar Rp 14 triliun, (7) penerimaan cukai ditingkatkan Rp 1 triliun, (8) meningkatkan setoran Pertamina Rp 9 triliun, dan (9) dana bagi hasil minyak dan gas daerah dibayar dalam bentuk surat utang.

Berbagai kebijakan itu diharapkan dapat mengamankan APBN paling tidak Rp 54,7 triliun, sehingga beban APBN tahun 2008 tidak terlalu berat. Apalagi jika daerah bersedia menerima surat utang negara untuk dana bagi hasilnya tentu akan mengurangi beban APBN, meskipun berarti akan menambah utang negara.

Selain berbagai langkah dalam fiskal tersebut Menteri ESDM akan melakukan berbagai langkah efisiensi dan penghematan penggunaan BBM, sehingga sisi pengeluaran APBN dapat dihemat.

Masalah Mendasar

BBM yang merupakan emas hitam sejak harganya meningkatnya tajam hingga mencapai hampir 1.000% sejak pertengahan 1970-an sampai awal 1980-an, meskipun memberikan rezeki nomplok namun juga menimbulkan permasalahan yang tiada henti-hentinya.

Padahal bagi Indonesia kenaikan minyak dan gas mestinya merupakan kabar baik, karena kita produsen keduanya, bahkan salah satu produsen gas terbesar di dunia. Namun ketidakmampuan kita mengelola sumber daya alam tersebut dengan baik telah membuat kita malahan ''menderita'' dari rezeki minyak dan gas yang mestinya banyak kita nikmati. Dimana salah kita?

Ada beberapa permasalahan mendasar yang membuat Indonesia justru menjadi ''korban'' dari naiknya berbagai barang komoditas khususnya migas akhir-akhir ini. Aneh. Indonesia mestinya dapat rezeki nomplok, mestinya untung kok malahan jadi buntung. Jelas ada yang tidak benar. Masalah mendasarnya tentu saja perlu kita lihat dari pengelolaan migas kita.

Pengelolaan migas yang tidak baik dapat dilihat dari eksploitasi yang semakin turun, negara yang justru dirugikan dengan kenaikan harga migas, demikian juga masyarakat harus menderita karena berbagai kenaikan harga yang harus ditanggungnya, sehingga kita yang mestinya bisa menikmati kenaikan harga barang-barang yang dihasilkan oleh perut bumi Indonesia justru menjadi ''korban''.

Pemerintah memang telah membuat berbagai skenario yang nampak bagus di atas kertas. Namun belum menyentuh permasalahan mendasar migas yang kita hadapi.

Kita harus mempertanyakan dari masalah kelembagaan pengelolan migas kita apa memang sudah yang terbaik? Atau ada masalah sehingga perlu diperbaiki. Selain itu semakin turunnya produksi jelas menunjukkan adanya masalah kebijakan investasi dalam migas yang serius. Perlu juga dievaluasi apakah desain kontrak memang menguntungkan Indonesia atau justru merugikan Indonesia.

Demikian juga perhitungan cost recovery selama ini jelas merugikan Indonesia, karena mahalnya biaya eksploitasi untuk tiap barel minyak di Indonesia dibandingkan dengan negara lain. Itu semua menunjukkan masalah migas bukan hanya masalah APBN namun lebih luas dari itu, sehingga penyelesaian melalui APBN hanya akan mengatasi dampaknya saja, namun belum mengatasi masalah utamannya.

Oleh karena itu kita harus mencoba mengatasi permasalahan pada akar masalahnya agar supaya kenaikkan harga migas tidak selalu menimbulkan kegemparan dalam perekonomian kita.(77)

- Dr Sri Adiningsih, kepala Pusat Studi Asia Pasific UGM

Sumber: http://suaramerdeka.com/harian/0712/03/nas03.htm

Bursa Baru, Integritas Baru

Thu, 06 Dec 2007 02:52:43 GMT

Bisnis & Keuangan Senin, 03 Desember 2007

Bursa Baru, Integritas Baru
Tidak Hanya Berganti Nama

Hari Senin (3/12) ini merupakan hari pertama perdagangan saham dan obligasi serta turunannya dilakukan di bawah bursa baru, Bursa Efek Indonesia (BEI). Bursa ini merupakan gabungan dari Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Tonggak sejarah baru bagi perkembangan pasar modal kita pun dimulai.

Tampaknya belum banyak yang berubah, sistem perdagangan masih terpisah dan berjalan sendiri-sendiri, manajemen juga merupakan wajah lama, logo pun masih menggunakan logo BEJ.

Kami masih harus terus berkoordinasi dalam jajaran manajemen BEI, seperti membicarakan masalah struktur organisasi, ada divisi-divisi yang tumpang tindih di kedua bursa sebelumnya," ujar Direktur BEI Guntur Pasaribu di Jakarta, Minggu (2/12).

Tidak ada acara seremonial menandai berlakunya perdagangan di BEI hari ini. Menurut rencana, baru pada awal Januari 2008 BEI akan meluncurkan logo baru yang akan diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Logo ini merupakan hasil seleksi dari 4.000 kiriman peserta lomba pencipta logo dari seluruh wilayah Indonesia.

Direktur Utama BEI Erry Firmansyah menjelaskan, BEI dibentuk dengan meleburnya BES ke dalam BEJ, bukan merger. "Secara hukum, kalau dilakukan merger, kedua entitas harus dilikuidasi terlebih dahulu, setelah itu baru ada sebuah entitas baru. Hal itu tidak mungkin terjadi karena tidak mungkin bursa bubar sesaat," ujarnya.

Maka, diambil jalan tengah, penggabungan kedua bursa ini dibuat dengan cara peleburan BES ke dalam BEJ yang kemudian berganti nama menjadi BEI sehingga tak diperlukan likuidasi.

Harapan

Acara seremonial memang tak terlalu penting. Lebih penting lagi adalah menambah integritas dengan semangat bursa yang baru di industri pasar modal.

Seperti harapan Menteri Keuangan Sri Mulyani pekan lalu bahwa bursa baru tidaklah hanya sekadar berganti nama, tetapi dengan semangat dan integritas baru juga.

Selama ini tidak sedikit kejadian-kejadian "ajaib" berlangsung di bursa kita. Tidak hanya dilakukan oleh emiten nakal, tetapi juga melibatkan para investor atau perusahaan sekuritas. Pihak yang dirugikan juga banyak, seperti investor ritel, investor institusi, bahkan emiten itu sendiri.

Fluktuasi harga saham yang mengindikasikan adanya perdagangan semu dan perdagangan orang dalam, emiten yang tidak konsisten menjalankan aksi korporasinya, penggunaan dana masyarakat yang tidak sesuai dengan prospektus, hingga kaburnya manajemen perusahaan setelah tidak sanggup membayar obligasi mewarnai perdagangan di pasar modal.

Sayangnya, masih banyak kasus yang terjadi di pasar modal dan akhirnya tidak terselesaikan dengan baik dan tetap menjadi gelap setelah bertahun-tahun. Tidak seiring dengan napas pasar modal yang mengedepankan keterbukaan dan transparansi.

Pada peringatan 30 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Agustus 2007, Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Fuad Rahmany berjanji Bapepam dan LK yang dipimpinnya akan lebih tegas lagi dalam menegakkan aturan pasar modal. Selama ini Bapepam sebagai regulator dan pengawas dinilai terlalu lembek dalam menangani pelanggaran aturan yang terjadi di pasar modal.

"Selama ini, ada anggapan kita terlalu lunak. Saya tegaskan bahwa kita akan lebih tegas lagi. Kita ingatkan ini kepada teman- teman broker, dealer, dan lainnya," ujar Fuad ketika itu.

Pada kenyataannya, Bapepam dan LK sering kali kesulitan membuktikan terjadinya praktik curang dalam pasar modal, seperti perdagangan saham berdasarkan informasi orang dalam atau insider trading.

Masalah integritas ini tentu tidak hanya menjadi pekerjaan rumah Bapepam-LK sebagai pengawas saja. Bursa sebagai pasar juga semestinya lebih tegas dan jeli dalam menangkap sinyal-sinyal kecurangan di pasar karena memang para perusahaan sekuritas anggotanya berdagang di pasar yang diaturnya.

Selain itu, keterbukaan emiten juga menjadi salah satu hal penting dalam meningkatkan integritas ini. Hingga saat ini masih banyak emiten yang belum mengubah kultur perusahaannya menjadi lebih terbuka walaupun sudah menjadi perusahaan publik yang tercatat di bursa.

Jatuhnya harga saham PGN awal tahun ini yang merupakan emiten dalam daftar 10 emiten berkapitalisasi saham terbesar misalnya, menggambarkan manajemen yang belum transparan dalam menginformasikan kepada publik hal-hal yang dapat menyebabkan perubahan keputusan investasi.

Masih adanya broker yang mengalami gagal bayar juga menjadi catatan kurang baik di pasar modal.

"Mental yang dimiliki broker Indonesia berbeda dengan broker asing. Broker lokal biasanya tidak sabaran ingin langsung meraup untung banyak dalam waktu singkat. Tak peduli jalan yang diambil," ujar Fuad mengomentari kasus gagal bayar broker dalam transaksi saham Agis yang hingga kini belum tuntas.

Banyak harapan yang ditumpukan pada bursa baru ini. Selain akan terjadi penghematan biaya pencatatan bagi emiten Rp 5-Rp 10 miliar, penghematan biaya pengembangan teknologi informasi, penghematan biaya sewa gedung, dan penghematan lain yang dapat dihitung secara nominal, bursa baru juga diharapkan bisa meningkatkan integritas yang nilainya tak dapat disetarakan dengan uang. (joe)

Sumber: http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0712/03/ekonomi/4043665.htm